Masyarakat Bontang harus antisipasi atas kemunculan buaya karena intensitas hujan tinggi mengakibatkan banjir di beberapa kelurahan akhir-akhir ini. Untuk mencegah terjadinya korban, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bontang antisipasi buaya dengan cara memasang plang imbauan di beberapa titik rawan di Kota Taman.
Berdasarkan data yang dibeber BLH, ada delapan kelurahan di Bontang yang dianggap rawan dan menjadi habitat predator berdarah dingin itu, di antaranya Guntung, Loktuan, Bontang Kuala, Api-api, Kanaan, Bontang Lestari, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah. Kendati, BLH belum memiliki data pasti terkait jumlah buaya yang ada di Bontang.
“Untuk jumlah buaya, nanti kami data saat kajian rencana pembangunan penangkaran di Bontang tahun depan,” kata Kepala BLH Bontang Agus Amir saat ditemui di Gedung DPRD usai menggelar rapat dengan Komisi III DPRD Bontang.
Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, ia mengatakan, BLH akan memasang sejumlah papan peringatan di titik yang dianggap rawan. Di dalam plang tersebut nantinya, terdapat imbauan agar masyarakat tidak mendekati kawasan itu.
“Jumlahnya berapa nanti kami lihat, kalau kurang ditambah lagi melalui APBD Perubahan. Sebelum plang dipasang, kami akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan warga setempat, untuk mengetahui titik yang memang rawan,” sebutnya.
Selain memasang plang imbauan, solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan melakukan penangkapan buaya untuk direlokasi. “Kalau program relokasi buaya masih berlangsung, tahun ini kami targetkan ada tiga buaya yang akan direlokasi,” sambung Agus.
Sementara itu, Komisi III DPRD Bontang menilai pembangunan penangkaran menjadi solusi jangka panjang yang dinilai dapat menjadi solusi permasalahan buaya di Bontang. Basri Rase misalnya, anggota komisi yang membidangi pembangunan itu menilai solusi jangka panjang yang dianggap lebih realistis dan menguntungkan dilaksanakan adalah penangkaran buaya. Pasalnya, penangkaran itu nantinya menjadi sarana wisata, edukasi, dan penunjang pendapatan daerah