Sedikitnya ada delapan jenis penyakit yang pendanaannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan dibebankan kepada pasien. Seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia dan hemofilia.
"Menurut saya itu suatu wacana yang perlu dipertimbangkan kembali," tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilansir dari KOMPAS.
"Karena bukan supaya tidak ditanggung, tapi bagaimana BPJS Kesehatan sendiri kemudian juga transparan dalam hal keuangannya. Transparan ketika membuat rencana kerja anggaran tahunannya dan transparan di dalam membuat perjanjian-perjanjian baik dengan pelayanan kesehatan maupun pelayanan obat," terang Okky, Sabtu (25/11/2017).
Untuk itu, pihaknya meminta agar BPJS Kesehatan memikirkan dan mempertimbangkan tekait rencana tersebut. Disamping itu, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebelum memutukan kebijakan tersebut.
"Saya setuju kalau Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengatakan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan selama BPJS Kesehatan belum memperbaiki sistem administrasi, oprasionalisasi dan lainnya," terang dia.
Mengacu pada UUD 1945, jelas Okky negara memang hadir hadir di dalam kesejahteraan rakyatnya. Jangan sampai kemudian masyarakat diminta untuk membayar dan menanggung biaya sendiri terhadap penyakit tertentu tersebut.
Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.
"Artinya, kalau masyarakat harus membayar sendiri negara tidak hadir untuk mensejahterakan rakyatnya," beber Okky.
"Selama cara berpikir masyarakat itu masih kuratif, bukan preventif selama mereka kalau sakit ada yang mengobati. Tapi tidak bagaimana cara hidup yang benar dan baik, maka selama masih kuratif kita pasti akan kebobolan," paparnya.