 |
| Kembalian Uang Belanja Diganti Permen |
Saat ini, pemilik toko dan swalayan diharapkan tidak mengganti uang kembalian dengan permen kepada para pelanggannya. Jika tidak, maka sanksi tegas menanti para pedagang yang tak patuh pada aturan ini. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam pasal 21 ayat 1 dengan jelas tertulis, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Jika diabaikan, dalam pasal 33 ayat 1 tertulis sanksi tegas berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Riza Pahlevi mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialiasi setelah aturan itu dikeluarkan.
“Beberapa kali kami temui mereka masih menggunakan permen saat memberikan kembalian uang belajaan kita. Itu kan sama saja dengan kita membeli permen mereka. Jika permen jadi alat tukar, mereka juga tidak mau kita kasih permen saat belanja,” kata Riza, Selasa (30/8) kemarin.
Selain itu, ada toko modern di Bontang yang ternyata tidak mengembalikan uang kembalian dengan alasan donasi. Menurut Riza, donasi seperti itu harus ada izin dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker). “Kalau tidak ada izinnya ya tidak boleh alasannya donasi,” ujarnya.
Pihaknya menyayangkan jika ada toko masih menggunakan kembalian dengan permen. Sebab, BI juga sudah mengatakan bahwa uang logam masih berlaku dan beredar di Indonesia dalam jumlah banyak.
“Kalau mereka beralasan tidak ada uang receh (logam) ya tidak masalah yang penting bisa dibuktikan. Tapi kalau mereka tiba-tiba langsung kasih permen buat kembalian, itu yang bisa kena pidana,” ucap Riza.
Riza mempersilakan warga yang merasa dirugikan dengan tindakan swalayan atau toko yang mengembalikan dengan permen mengadu ke Disperindagkop. “Langsung saja ke dinas bagi masyarakat yang menemukan hal tersebut. Jika ada buktinya bisa langsung kami tindaklanjuti,” katanya.